Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gaji Kader Pembangunan Manusia

GAJIKULI.COM - Gaji kader pembangunan manusia berapa? Pastinya banyak yang penasaran dan ingin mengetahui informasinya.

KPM merupakan kader masyarakat terpilih yang memiliki kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk berperan dalam pembangunan manusia di desa, khususnya monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting.

Sederhananya ialah sebagai kader kalangan terpilih untuk andil dalam pembangunan manusia di desanya agar lebih baik. 

Adapun tujuan dari KPM di antaranya:

  • Kapasitas dan kualitas SDM di pedesaan.
  • Kepedulian dan pemahaman pemerintah desa dalam melakukan penanganan dan pencegahan stunting di tingkat desa yang meningkat.
  • Melakukan promosi pengukuran panjang/tinggi balita sebagai deteksi dini stunting.
  • Koordinasi dan konvergensi lintas sektor.
  • Alokasi APBDes untuk kegiatan terkait gizi dan penanganan stunting meningkat.

Gaji Kader Pembangunan Manusia

Banyak yang penasaran dengan gaji yang diperoleh KPM, kira-kira apakah besar?

Dikutip dari aksi.bangda.kemendagri.go.id, seorang kader akan memperoleh penghasilan sebesar Rp1 juta per bulannya.

Terkait tugasnya, kader pembangunan manusia akan menjalankan hal-hal di antaranya:
  • Pemetaan sosial dan pendataan 1000 Hari Pertama Kehidupan
  • Fasilitasi diskusi kelompok (FGD) terarah.
  • Membentuk stunting desa.
  • Pelaksanaan kegiatan konvergensi stunting.
  • Monitoring 5 paket layanan.
  • Perencanaan kegiatan stunting APBDes.

Dalam menjalankan tugasnya, ada dua prinsip kerja yang harus dipegang. Pertama, yakni berupa mengajak peran serta partisipasi masyarakat dan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan.

Kedua, berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pelaku program beserta lembaga lainnya seperti bidan desa, petugas puskesmas, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa gaji kader pembangunan manusia kurang lebih sekitar Rp1 juta. Terkait lebih besar atau kecil biasanya menyesuaikan kebijakan pemerintah setempat.