Gaji Anggota Bawaslu Kabupaten

GAJIKULI.COM - Gaji anggota Bawaslu Kabupaten banyak yang penasaran dan ingin mengetahui informasinya.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini sudah diatur dalam bab IV UU no 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah mengumumkan nama-nama anggota Komisioner Bawaslu Provinsi untuk periode 2022-2027.

Nama-nama yang diumumkan bisa dilihat melalui website resmi Bawaslu RI yang nantinya akan dilantik.

Gaji Anggota Bawaslu Kabupaten

Setiap tingkatan memiliki penghasilan yang berbeda, baik itu Bawaslu Kabupaten, Provinsi, maupun pusat.

Bawaslu Kabupaten berarti badan pengawas pemilu yang mengurusi tingkat wilayah Kabupaten dan diteruskan ke tingkat bawahnya.

Berbicara tentang gaji, anggota Bawaslu tingkat Kabupaten bisa memperoleh pendapatan mencapai Rp10 jutaan.

Adapun rincian pendapatan anggota Bawaslu di antaranya sebagai berikut:

Pusat

Ketua Rp38,7 jutaan
Anggota Rp35,9 jutaan

Provinsi

Ketua Rp18,1 jutaan
Anggota Rp16,7 jutaan

Kabupaten

Ketua Rp11,5 jutaan
Anggota Rp10,4 jutaan

DKPP

Ketua Rp25,8 jutaan
Anggota Rp23,9 jutaan

Biaya perjalanan dinas untuk ketua dan anggota Bawaslu RI setingkat dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon I, untuk provinsi setingkat eselon II, dan seterusnya.

Tugas Bawaslu

Adanya gaji anggota Bawaslu Kabupaten yang besar, tentu memiliki tugas yang harus dikerjakan di dalamnya sebagai berikut:

Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu setiap tingkatan.
Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu beserta sangketa proses pemilu.
Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu atas perencanaan dan penetapan jadwal, perencanaan pengadaan logisitik oleh KPU, hingga sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelanggaraan.
Mencegah terjadinya praktik politik uang.
Mengawasi netralitas aparatur sipil negara.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang terdiri putusan DKPP, pengadilan mengenai pelanggaran, Bawaslu setiap tingkatan, hingga keputusan KPU.
Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu.
Mengevaluasi pengawasan pemilu.
Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan Undang-undang.